Pemalang - Cakrawala Online, Pimpinan, Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta mendatangi DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka kunjungan kerja dengan agenda masing-masing.
Sesuai surat yang diterima bagian sekretariat dewan cq. bagian humas, tertulis bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta hendak membahas mengenai LHP-BPK tahun anggaran 2020 sedangkan Komisi II dan Komisi IV-nya ingin berdiskusi tentang 2 hal yakni: Pertama; pendapatan pajak dan retribusi serta yang kedua; pembinaan dan pelatihan tenaga kerja.
Tamu dari Purwakarta ini, dikoordinatori oleh Dua orang Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta, yaitu: Ketua Dewan, Ahmad Sanusi dan Wakilnya, Warsono, serta ikut dalam rombongan, Ketua Komisi II, Alaikassalam dan Ketua Komisi IV, Said Ali dengan para anggotanya serta beberapa orang dari kesekretariatan.
Rombongan dari DPRD Kabupaten Purwakarta tersebut diterima oleh seorang anggota dewan, M.Safi'i dari PPP.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, perwakilan OPD terkait, antara lain: Eko Sulistyo(Bapenda) dan Dua orang perwakilan dari Disnaker; Winarno serta Najih.
Setelah secara sekilas M.Safi'i memperkenal diri dan menceritak tentan Kabupaten Pemalang, begitu pula Ahmad Sanusi didampingi wakilnya, Warsono selaku juru bicara dari DPRD Kabupaten Purwakarta.
Seusai menyampaikan maksud dan tujuan DPRD Kabupaten Purwakarta datang ke Pemalang khususnya ke DPRD Kabupaten Pemalang, M.Safi'i mempersilakan perwakilan OPD yang hadir untuk menjelaskan mengenai bahasan yang diajukan pihak Pimpinan, Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta.
"Silakan dari Disnaker dulu mengenai pembinaan dan pelatihan tenaga kerja," Ucap Safi'i memberi kesempatan pada perwakilan dari Disnaker.
Seorang perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Winarno, menerangkan hal yang diajukan dari Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta.
"Terlebih dahulu kami beritahukan, di Pemalang ada sekitar 37 perusahaan besar dan 400-an perusahaan kecil dan menengah, oleh karenanya kami mempunyai beberapa kiat agar calon tenaga kerja dan tenaga kerja mau bekerja dan betah kerja di perusahaan yang ada di Pemalang," Ujar Winarno.
Lebih lanjut, Winarno, menjelaskan pihaknya secara Intensif melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap canaker maupun naker.
"Terutama membina supaya tenaga kerja mau dan mampu bekerja di Pemalang dengan UMK relatif kecil yakni 1,9 juta rupiah," Ungkap Winarno sambil bersyukur karena sebagian besar naker di Pemalang menerima keadaan.
"Mereka, para tenaga kerja, memaklumi keadaan yang ada di Pemalang, karena menurut mereka, meski UMK relatif kecil, mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari karena harga kebutuhan pokok di Pemalang relatif stabil, apalagi di Pemalang ada Pameo, makan tidak makan yang penting kumpul, inipula yang kami syukuri, sehingga mereka mau dan betah bekerja di perusahaan di Pemalang," Tandas Winarno.
Winarno juga menginformasikan mengenai anggaran yang digunakan pihaknya untuk pembinaan dan pelatihan canaker dan naker.
"Kami dalam melakukan pembinaan dan pelatihan ketenagakerjaan didukung pak Safi'i selaku Komisi D dan teman-temannya di DPRD Kabupaten Pemalang, kami juga dapat bantuan anggaran dari APBD dan APBN melalui Kemenaker.RI," Jelas Winarno sambil mempersilakan rekan satu kantornya di Disnaker Kabupaten Pemalang yakni Najih Nur Fauzi.
"Di Pemalang, sebagian besar naker bekerja di perusahaan Garmen dan Tekstil," Ungkap Narjih.
Narjih memberitahukan bahwa pihaknya pun telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah.
"Kami membina dan melatih mereka, kewirausahaan," Beber Najih.
Setelah kedua orang perwakilan dari Disnaker selesai dengan paparannya, M. Safi'i memberi kesempatan pada Eko Sulistyo yang datang mewakili kepala Bapenda.
Eko pun langsung menanggapi pertanyaan yang dikemukakan pihak DPRD Kabupaten Purwakarta.
"Terkait kerja sama dengan bank, kami sudah menjalin kerja sama dengan PT. Bank Jateng, sehingga sejak tahun 2018 kami men-Zero-kan semua pembayaran pajak secara manual dan beralih secara Elektronik(Cash-less) dengan sejumlah Aplikasi, seperti: E-Pasar, E-Kir, Taping Box," Terang Eko.
Dan Eko mengakui, dengan pembayaran pajak secara Elektronik, PAD meningkat Signifikan.
"Contohnya di pasar Paduraksa, sebelum menggunakan E-Pasar, PAD dari pasar hanya 2-7 juta rupiah dan setelah menggunakan E-Pasar, PAD meningkat hingga 15 juta rupiah," Pungkas Eko.
Karena dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, maka M. Safi'i menutup secara resmi pertemuan dan dilanjutkan tukar menukar Cinderamata kedua pihak.
(Reporter:SSBL)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar