Sekretaris Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Dompu, Suherman S.Pd., meminta agar 30 anggota DPRD Kabupaten Dompu mengiklaskan dana pokirnya untuk mendukung program Bupati Kader Jaelani dan H Syahrul Parsan dalam mewujudkan Dompu yang maju, sejahtera, unggul dan religus (Mashur).
Katanya, dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, unsur pemerintah daerah itu adalah Kepala Daerah dan DPRD. Karena keduanya adalah unsur, maka keduanya tidak bisa dipisahkan atau terpisah antara satu dengan yang lain.
Masing-masing harus saling mendukung, berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun daerah sesuai dengan tugasnya. Tugas Kepala Daerah menyelesaikan visi, misi dan program yang tertuang dalam RPJMD. Sementara tugas DPRD adalah memastikan apakah visi, misi dan program Kepala Daerah dalam RPJMD terlaksana atau tidak melalui legislasi, anggaran dan pengawasan.
Disampaikannya, bahwa jika bicara lebih mendalam. Undang-undang telah memberikan ruang kolaborasi dan sinergitas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembangunan daerah dengan adanya Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Dimana anggaran pokir bersumber dari pemerintah (APBD) dan programnya bersumber dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD.
Bicara soal dana Pokir anggota DPRD di Dompu, lanjutnya, selama ini dia belum melihat alokasinya secara jelas dan terfokus serta selaras untuk mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah.
Pokir lebih banyak untuk membangun infrastruktur dan fisik berupa pembukaan jalan-jalan tani, rabat gang, drainase dan semacamnya. Karena program tersebut kelihatannya lebih sederhana, jelas “jatah” fee-nya dan program itu secara elektoral menguntungkan bagi anggota DPRD.
Menurutnya, bukan menafikan aspirasi masyarakat melalui reses yang kemudian tertuang dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Namun, sejatinya aspirasi masyarakat itu harus selaras dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD. Sebab RPJMD itu juga disusun berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrembang di setiap tingkatan.
Dia memberikan contoh keselarasan itu. Ketika Kepala Daerah mempunyai visi, misi dan program melestarikan hutan. Maka aspirasi masyarakat melalui reses harus selaras dengan itu. Tidak boleh bertentangan atau kontra produktif, misalkan menyampaikan aspirasi untuk membuka jalan tani menuju kawasan hutan yang berpotensi membuka akses bagi masyarakat untuk mengunduli hutan dengan leluasa.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu saat ini dibawah nahkoda AKJ-Syah memiliki beban moral dan konstitusional yang tidak sedikit ditengah banyaknya visi, misi dan program yang harus dituntaskan,” ucap Suherman, Rabu (17/11/2021).
“Pada saat yang sama, masa jabatannya terbatas dan ada fakta kita tengah menghadapi pandemi yang berimbas pada kondisi keuangan yang sangat terbatas akibat refokusing. Belum lagi sebagian besar anggaran daerah dialokiasikan untuk biaya rutin yang semakin bertambah,” tambahnya lagi.
Diungkapnnya, dengan terbatasnya anggaran itu bisa disiasati, salah satunya dengan memaksimalkan dana pokir anggota DPRD agar alokasinya selaras dengan program AKJ-Syah untuk membangun Dompu Yang Mashur.
“Berhubung saat ini tengah pembahasan RAPBD, hal ini dapat dikomunikasikan antara Kepala Daerah dan anggota DPRD. Ini bagian dari kolaborasi dan sinergitas unsur pemerintahan daerah dalam membangun daerah,” ucapnya.
Kembali dia memberikan contoh. Misalnya pemerintahan AKJ-Syah, ada program pengembangan pariwisata. Maka dana pokir tahun 2022 alokasinya diselaraskan kesana sehingga tahun itu pengembangan pariwisata bisa tuntas dan dapat dirasakan manfaatnya. Tahun berikutnya, selaraskan untuk program lainnya. Demikian seterusnya.
“Tapi itu bisa terjadi, apabila anggota DPRDnya ikhlas. Kalau tidak, wassalam,” tuturnya. zun
Katanya, dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, unsur pemerintah daerah itu adalah Kepala Daerah dan DPRD. Karena keduanya adalah unsur, maka keduanya tidak bisa dipisahkan atau terpisah antara satu dengan yang lain.
Masing-masing harus saling mendukung, berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun daerah sesuai dengan tugasnya. Tugas Kepala Daerah menyelesaikan visi, misi dan program yang tertuang dalam RPJMD. Sementara tugas DPRD adalah memastikan apakah visi, misi dan program Kepala Daerah dalam RPJMD terlaksana atau tidak melalui legislasi, anggaran dan pengawasan.
Disampaikannya, bahwa jika bicara lebih mendalam. Undang-undang telah memberikan ruang kolaborasi dan sinergitas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembangunan daerah dengan adanya Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Dimana anggaran pokir bersumber dari pemerintah (APBD) dan programnya bersumber dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD.
Bicara soal dana Pokir anggota DPRD di Dompu, lanjutnya, selama ini dia belum melihat alokasinya secara jelas dan terfokus serta selaras untuk mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah.
Pokir lebih banyak untuk membangun infrastruktur dan fisik berupa pembukaan jalan-jalan tani, rabat gang, drainase dan semacamnya. Karena program tersebut kelihatannya lebih sederhana, jelas “jatah” fee-nya dan program itu secara elektoral menguntungkan bagi anggota DPRD.
Menurutnya, bukan menafikan aspirasi masyarakat melalui reses yang kemudian tertuang dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Namun, sejatinya aspirasi masyarakat itu harus selaras dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD. Sebab RPJMD itu juga disusun berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrembang di setiap tingkatan.
Dia memberikan contoh keselarasan itu. Ketika Kepala Daerah mempunyai visi, misi dan program melestarikan hutan. Maka aspirasi masyarakat melalui reses harus selaras dengan itu. Tidak boleh bertentangan atau kontra produktif, misalkan menyampaikan aspirasi untuk membuka jalan tani menuju kawasan hutan yang berpotensi membuka akses bagi masyarakat untuk mengunduli hutan dengan leluasa.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu saat ini dibawah nahkoda AKJ-Syah memiliki beban moral dan konstitusional yang tidak sedikit ditengah banyaknya visi, misi dan program yang harus dituntaskan,” ucap Suherman, Rabu (17/11/2021).
“Pada saat yang sama, masa jabatannya terbatas dan ada fakta kita tengah menghadapi pandemi yang berimbas pada kondisi keuangan yang sangat terbatas akibat refokusing. Belum lagi sebagian besar anggaran daerah dialokiasikan untuk biaya rutin yang semakin bertambah,” tambahnya lagi.
Diungkapnnya, dengan terbatasnya anggaran itu bisa disiasati, salah satunya dengan memaksimalkan dana pokir anggota DPRD agar alokasinya selaras dengan program AKJ-Syah untuk membangun Dompu Yang Mashur.
“Berhubung saat ini tengah pembahasan RAPBD, hal ini dapat dikomunikasikan antara Kepala Daerah dan anggota DPRD. Ini bagian dari kolaborasi dan sinergitas unsur pemerintahan daerah dalam membangun daerah,” ucapnya.
Kembali dia memberikan contoh. Misalnya pemerintahan AKJ-Syah, ada program pengembangan pariwisata. Maka dana pokir tahun 2022 alokasinya diselaraskan kesana sehingga tahun itu pengembangan pariwisata bisa tuntas dan dapat dirasakan manfaatnya. Tahun berikutnya, selaraskan untuk program lainnya. Demikian seterusnya.
“Tapi itu bisa terjadi, apabila anggota DPRDnya ikhlas. Kalau tidak, wassalam,” tuturnya. zun
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar