Dompu cakrawala merdeka com._ Kementerian pendayagunaan aparatur negara & RB, no 28 tentang pengisian kota kabupaten , pengangkatan guru PPPK, pada Thn 2021 lalu pemerintah Kabupaten Dompu melakukan selleksi guru honorer untuk menjadi guru, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja(PPPK).
Hasil seleksi tersebut sangat belit belit karena ada kesalahan, data ungkap kepala BKD dan PSDM melalui bidang pengembangan .
PGRI mendorong pemerintah agar realisasikan SK guru PPPK pada media 13/5/2022, lalu.
Sekjen PGRI Pusat Drs. H.M.Ali H.Arahim M.Pd, turun tangan mendorong pemerintah segera merealisasikan SK guru PPPK, yang telah lolos seleksi tahun 2021 lalu.
Sekjen PGRI, kepada media cakrawala, 13/5/menjelaskan, karena fungsi PGRI berdasarkan UU no 14 THN 2005, tentang guru dan Dosen pasal 41 ayat 2 , menyebutkan : memajukan profesi guru, meningkatkan kopetensi guru, dan wawasan kependidikan, meningkatkan kesejahteraan, memperjuangkan hak_ hak guru ,sebagaimana amanat PP 74 th 2008 tentang guru.
Menyikapi PGRI, mendorong pemerintah, melakukan proses pembagian SK guru PPPK, ahinya terjawab pada hari Senin 20/6/22, dilakukan pembagian SK tersebut ungkap kepala BKD dan PSDM.
Bupati Dompu dan sekda Dompu Gatot Gunawan putra perantauan mengundang guru PPPK, dengan nomor : 005/460/BKD-PSDM/2022, di pendopo Bupati Dompu Senin 20/6/22.
Penerimaan SK guru PPPK, benar adanya kata Sahnan, salah satu guru PPPK, SDN No 6 Dompu di Desa Seneo Kecamatan Woja Kab.Dompu NTB.
Selain guru PPPK, Pemerintah melalui dinas kesehatan telah mengangkat tenaga bidan , dari 800 orang tenaga honorer, 160 masih honor, 20 orang baru di angkat jadi PNS , termasuk pengisian 5 orang di tempatkan pada rumah sakit Pratama telah mengantongi SK PNS, dan tahun 2022 sejumlah 12 orang cpns baru. Itupun masih keterbatasan tenaga bidan Desa terutama di pelosok untuk menolong jiwa manusia yang bersalin.(Zun).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar