Dompu, cakrawala Online-Dalam rangka memutuskan persoalan batas wilayah Kabupaten Dompu dan Bima, tentu menunggu isi kesepakatan dari Jakarta, maka dalam hal tersebut Pemerintah propinsi atasnama pemerintah pusat dapat mendorong Pemda dapat menyelesaikan tentang kewilayahan, kegiatan ini kedua belah pihak telah melakukan verifikasi lapangan terhadap masalah batas wilayah, termasuk SD masuk bahan pembicaraan batas wilayah.
Ahirnya 13 Agustus 2022 lalu , Biro pemerintahan provinsi turun lapangan melakukan survei lapangan hasil permasalahan.
Dari permasalahan setelah di survei lapangan ada beberapa titik titik temuan , ada wilayah Bima masuk Dompu, ada wilayah Dompu masuk Bima ungkap Aulia Rahma salah satu biro pemerintahan saat di wawancara media di ruang kerjanya, 28/9.
Itu harus dilakukan oleh tim tekhnis, dalam mencari solusinya tim tekhnis Bima dan Dompu sudah melakukan survei di beberapa titik temuan permasalahan tersebut , ahirnya tim pemerintah provinsi tetap membangun komunikasi .
Pemerintah provinsi atas dasar perintah pemerintah pusat tim provinsi disarankan untuk merubah permen menjadi batas kedua wilayah.
Penyelesaian perbatasan wilayah di kembalikan ke Daerah, dalam acuan permen nomor 141 thn 2003 pasal 34 , empat hal menurut Aulia Rahman ; yaitu melalui hukum tetap , berdasarkan kesepakatan dan penataan pembentukan Daerah baru.
Pemerintah propinsi wakil pemerintah pusat usai kesepakatan dapat membuat acara untuk menanda tangani hasil kesepakatan kedua tim kerja dari kab.Bima dan Kab. Dompu( zun).
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar