Lahat.CakrawalaOnline-Dalam melaksanakan kegiatan reses, legislator dapil (daerah pemilihan) 1 Kecamatan Lahat mendatangi Badan Pusat Statistik (BPS) Lahat. Maksud kedatangan dewan tak lain terkait persoalan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regrosek) yang saat ini sedang berlangsung. Dewan juga menyoroti pendataan yang menyebutkan Kabupaten Lahat pada posisi kedua termiskin. Padahal wilayah ini berlimpah dengan Sumber Daya Alam (SDA), salah satunya batubara.
Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST MSI MM menanyakan kepada BPS, apa yang menjadi point prioritas untuk meningkatkan indek supaya Lahat tidak berada posisi dua di Provinsi Sumsel. Juga menyoroti program Regrosek yang dilakukan BPS Lahat. Dia berpesan agar jangan sepenuhnya pendataan diserahkan ke kades dan perangkat. “Tentu agar akurat, petugasnya yaitu harus benar benar netral dan kroscek untuk tim independen, kami apresiasi jika itu memang petugas netral dan independen” ujarnya.
Kepala BPS Lahat, Muhammad Deddy SST MSi menyebutkan bahwa Regrosek adalah tujuan pemerintah bagaimana sistem dan data base diinformasikan ke semua penduduk. Mulai dari pendataan peningkatan semua penduduk dari kaya sampai miskin. “Sejauh ini pemerintah daerah sangat baik, mulai dari perekrutan petugas berdasarkan arahan kepala daerah, di mana petugasnya dari desa setempat dan ada strukturnya,” ujarnya.
Sementara dijelaskannya, untuk camat, kades dan perangkat desa bertugas memastikan petugas daerah setempat. Hasil pendataan lalu dilakukan dengan musyawarah desa (musdes). Setelah itu hasil akhir dikirim ke pemerintah pusat dan Kementerian PPN/Bappenas. Lalu data turunan kembali ke daerah.
Dijelaskanya, proses pendataan seperti model data mikro melalui surveynya dilaksanakan setiap bulan Maret dengan menggunakan sampel dan perbandingan data. Sementara untuk makro bisa digunakan di berbagai daerah, namun waktu dan biayanya dinilai sangat mahal.
“Kegiatan regrosek berlangsung selama dua bulan. Alhamdulilah dukungan daerah sejalan, termasuk teman teman di OPD. Data mikro ini jadi valid terutama pada program perlindungan sosial,” ujarnya.
Sementara, Anggota DPRD Lahat Samarudin SH mengatakan, Kabupaten Lahat sejatinya tidak mendapatkan predikat ke dua. Apalagi dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga yang dinilai beda. Padalah Kota Pagar Alam dan Empat Lawang merupakan daerah Lahat dahulunya. “Kenapa kalah dengan Empat lawang dan Pagar Alam? Padahal Lahat salah satu kabupaten penghasil batubara. Ini kadang-kadang data statistik menurut pemaham kami kurang kami terima, datanya dari mana? Pola pengambilan datanya bagaimana?,” tegas politisi PDI Perjuangan.
Menurut Samarudin, bisa saja contohnya kemungkinan bantuan penerima BLT malah tidak tepat sasaran dari pendataan yang tidak akurat. Seperti yang kaya menerima bantuan, yang miskin di kebun sehingga tak terdata. Pihaknya berharap Regrosek dilakukan secara valid dan terintegrasi. Supaya program pemerintah sesuai dan tidak percuma.
“Makanya kita titip pesan pendataan harus tepat dan teliti. Sehingga pemerintah juga tepat sasaran. Karena tujuannya untuk rakyat, kalau pendataan salah, jadi tidak karuan (kacau) dan berimbas kedepannya. Kami juga dorong pemda untuk bekerjasama dengan BPS,” tuturnya.(Akril Achmad.)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar