Pemkab Dompu Teken Kesepakatan MOU Dengan YRII Mengenai Pengembalian Fungsi Hutan

 

Dompu,Cakrawala Online-Dalam rangka mensukseskan program membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Yayasan Relief Islam Indonesia (YRII) melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MOU), bertempat di So Mada Oi Wuwu Desa Adu Kecamatan Hu’u pada Minggu (30/10/22).

Acara penandatanganan yang dirangkaikan dengan penanaman pohon bersama mengusung tema “Selamatkan Doro Ra Wuba Hutan Lestari Ekonomi Tumbuh Masyarakat Sejahtera Saat ini dan Masa Depan” dihadiri oleh Wabup Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT, Dandim 1614/Dompu Letkol Kav. Taufik, S.Sos. MM, Anggota DPRD Komisi 1 Ir. Muttakun, perwakilan Polres Dompu, Sekda Dompu Gatot Gunawan PP, SKM. M.M.Kes., CEO YRII Nanang Subana Dirja, Dinas LHK Propinsi NTB Lalu Saladin Jufri, Kepala BKPH Topaso dan Direktur LP2DPM Rustam Hardiatman.

Terlihat juga Kabag Kerjasama dan Prokopim Setda Dompu, Camat Huu, Pajo, Dompu, Woja, Babinsa, Babinkantibmas Desa Adu, Kades Daha, Sawe, Cempi Jaya, Woko, Mangge Asi, Mangge Na’e, Karamabura, Saneo dan Rababaka, 10 Kelompok Tani Hutan (KTH), tokoh Agama, Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Insan Pers hadir dilokasi.

Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST, MT mengatakan, pembacaan ikrar bersama KTH yang dirangkaikan dengan penanaman pohon, bukan hanya acara seremonial yang hanya diucapkan, akan tetapi bisa diimpelementasikan/diwujudkan (Nggahi Rawi Pahu/satu kata dan perbuatan).

"Setelah penanaman pohon yang kita lakukan bersama hari ini, saya harap bisa dijaga, dirawat hingga tumbuh besar dan berbuah, artinya bukan hanya kita yang menikmati akan tetapi anak cucu kita bisa merasakan manfaatnya itu tujuan utamanya,”harapnya.

Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Bupati Dompu sudah menandatangani membuat kesepakatan bersama (MOU) dengan pihak YRII, dan itu diharapkan agar semua pihak terkait betul-betul konsisten dalam menjaga komitmen ini.

“Saya harap Kadis, Camat, Kepala Desa, Kepala BKPH Topaso, KTH, Direktur LP2DM betul-betul dapat menjaga bersama apa yang telah disepakati, bukan malah sebaliknya,"tegas Wakil Bupati Dompu.

Dalam hal ini, sambung Wakil Bupati Dompu, Pemerintah tidak pernah melarang petani untuk berkebun atau menanam jagung tetapi jangan pernah melakukan pembakaran terhadap lahan karena pohon sulit untuk tumbuh lagi jika lahan terus dilakukan pembakaran.

Sementara mengenai penanaman jagung, itu semua bisa diselingi dengan menanam pohon yang menghasilkan atau yang bermanfaat sehingga terjadi dwi  fungsi hutan dan hasilnya bisa dipetik beberapa tahun kemudian dan tentunya akan bernilai ekonomis.

 

“Hutan merupakan titipan Allah SWT, tempat mencari makan dan sumber penghidupan harus kita jaga dan rawat, sudah saatnya memperbaiki hutan kita, apa yang kita tanam sekarang itu pula yang kita tuai kemudian hari,"urai Wakil Bupati Dompu.

 

Ditempat yang sama CEO YRII, Nanang Subana Dirja mengaku terkesan dengan Prinsip yang telah digaungkan oleh BNPB. Itu juga termuat dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan Penanggulangan Bencana memuat penta helix. Logonya segitiga mengandung makna kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

 

"Saya sangat terkesan dengan sebuah pernyataan bahwa bumi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Kalimat ini perlu kita renungkan dalam hati bahwa bumi ini bukan milik kita sebetulnya tetapi pinjaman yang akan digunakan oleh anak cucu kita kelak. Tadi 10 kelompok tani hutan sudah mengucapkan komitmen bersama untuk menjaga hutan, Mari dijaga komitmen itu karena orang Dompu memiliki motto Nggahi Rawi Pahu. Apa yang diucapkan akan diperbuat,"akunya.

 

“Kalau sudah diomongin maka hendaknya dilaksanakan, hutan yang hijau untuk kehidupan yang lebih baik, mari kita jaga dan rawat berssama-sama,"sambungnya.

 

Sebelumnya Rustam Hardiatman Ketua Panitia sekaligus Direktur Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2DPM) mengatakan, kerjasama dengan YRII Jakarta melalui program Bucracce-membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim

 

Tujuan utamanya yakni gerakan penghijuan dan rehabilitasi dilahan tandus didalam kawasan hutan untuk mengendalikkan laju deforestrasi (hilangnya hutan alam beserta atributnya diakibatkan oleh penebangan hutan).

 

Periode Program Bucracce dilaksanakan selama 2 tahun, 1 Desember 2021 s.d 31 Juli 2023 dengan total anggaran Rp. 4.792.850.000.

 

Adapun bantuan yang lain, keuangan mikro untuk SALT/Agroferestry senilai Rp. 1.500.000.000 dan keuangan mikro untuk usaha pekarangan perempuan Rp. 450.000.000. yang sumber dananya Islamic Relief-USA.

 

“Kami sangat berharap dengan adanya kegiatan pada hari ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergitas, bersama-sama bergandengan tangan demi mengembalikan fungsi hutan agar motto hutan lestari masyarakat sejahtera dapat terwujud”kata Rustam mengakhiri laporannya.amn(*Z)