Mataram NTB-Cakrawalaonline, Gubernur NTB, Dr. Julkieflimansyah M.Sc, melalui kepala Dinas PUPR, propinsi NTB Ir.Ridwansyah pada momen hari jadi Dompu ke - 208 , tahun 2023, menoreh catatan sejarah pembangunan hasil karya para pendahulu kita, karena dimana kabupaten Dompu ini sudah memasuki usia 208 tahun, Perjalanan sejarah pembangunan Dompu mulai zaman kesultanan telah di bangun rumah sakit dan sekolah, zaman kemerdekaan, pasca zaman kemerdekaan kita menoreh kembali sudah sangat baik.
Dari waktu ke waktu sepanjang sejarah sudah terwujud hasil perjuangan para pendahulu kita, mari kita do,akan semoga Khusnul khatimah, Amiin ! Ir.Ridwansyah atasnama gubernur NTB, menurutnya banyak tantangan kita kedepan adalah melanjutkan perjuangan apa yang sudah baik , kita meningkatkan perbaikan yang belum sempurna kata Ridwansyah. Kabupaten Dompu memiliki potensi sumber daya alam melalui pertanian, kelautan, kehutanan, dan tambang, tidak kalah pentingnya bersaing dengan kabupaten lain di NTB, untuk kelola , misalnya jagung untuk meningkatkan kesejah teraan masyarakat Dompu, namun sebagian sudah di manfaatkan oleh orang luar, sebenarnya 1\4 kabupaten Dompu hasil jagung bisa di nikmati oleh masyarakat Dompu melalui industrialisasi , tidak saja memilih jagung secara gelondongan , kita olah dulu membangun kerja sama dengan dunia usaha agar bisa bangun infrastruktur Industrialisasi sehingga kita dapat olahan jagung antra lain untuk pakan ternak , sehingga banyak pula uang beredar di Dompu, selain itu dapat merekrut tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu yang lebih baik, ujar Ridwansyah .
Dalam kemitraan dengan pihak swasta perlu kita jaga dampaknya yakni harus menjaga invstasi , seperti hutan , jangan membiarkan kerusakan investasi kita , pemerintah harus melayani dengan baik dengan infrastruktur seperti listrik, jalan, namun apabila investasi kita rusak seperti hutan. Hutan adalah tanggung jawab kita semua dampaknya, apabila hutan gundul membawa bahaya merusak jalan dan jembatan, 1 meter jembatan menelan biaya ratusan juta rupiah, sementara kerusakan jalan dihitung perkilometer menelan biaya miliaran rupiah.
Apa harapan kepada masyarakat yang merusak hutan , dengan membuat jalan ekonomi di kawasan hutan, ? Gubernur NTB, melalui Ir.Ridwansyah menjelaskan kita melihat dulu, pemerintah propinsi NTB, yang memiliki kewenangan pembangunan yang ada diwilayah kawasan hutan harus ada ijin dari dinas kehutanan, seharusnya tidak ada pembangunan dikawasan hutan tegasnya. (zun).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar