Cakrawalaonline,-
Sejumlah daerah mengalami kelangkaan LPG 3 Kilogram (kg). Fenomena ini cukup aneh karena kuota LPG subsidi masih banyak dan PT Pertamina (Persero) sebagai pemasok LPG memastikan bahwa stok masih berlimpah.
LPG 3 kg langka terjadi di beberapa daerah seperti Magetan, Banyuwangi, dan sejumlah daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Salah satu warga Banyuwangi, Jeni (50 tahun) mengaku, beberapa hari tidak bisa memasak karena tidak ada LPG 3 kilogram. Dia terpaksa membeli masakan siap saji untuk makan setiap hari.
"Kenapa ini gas ini kok bisa langka seperti ini. Saya sudah tiga hari tidak masak karena tidak ada gas, masak di Banyuwangi terjadi Kelangkaan seperti ini," sesal Jeni sembari mengantre mendapatkan gas LPG 3 kilogram pada Senin 24 Juli 2023.
Kata Jeni, selain langka, harga gas 3 kilogram di tingkat pangkalan juga naik. Dari yang harga normalnya Rp 18 ribu per tabung, saat ini sudah mencapai Rp 22 ribu hingga Rp 25 ribu per tabung.
"Saya tidak mempermasalahkan kenaikan itu, tapi yang penting barangnya ada. Naik tapi barangnya tidak ada ini kan justru menyulitkan kita, karena mau masak tidak bisa, kembali menggunakan kayu juga tidak bisa, siapa yang jualan kayu sekarang," tegasnya.
Masalah kelangkaan LPG 3 kg ini sampai di telinga Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia pun kemudian menegaskan lagi bahwa LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
"LPG terutama yang bersubsidi, ini memang diperebutkan di lapangan dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi," jelas Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Bululawang Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Senin 24 Juli 2023.
Jokowi enggan menjelaskan secara detail penyebab kelangkaan gas LPG bersubsidi. Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Jadi mengenai kelangkaan Pak Menteri BUMN yang jawab karena menyangkut Pertamina di bawah beliau, tanyakan," ujar dia.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pun mengaku telah dihubungi Menteri BUMN Erick Thohir membicarakan mengenai kelangkaan LPG subsidi alias gas melon di beberapa daerah ini.
"Kan Pak Presiden (Jokowi) ada kunjungan ke Malang bersama Pak Menteri BUMN. Dengan adanya laporan dari masyarakat, Pak Menteri tadi telepon saya," ujar Nicke sehari setelah Jokowi membicarakan mengenai kelangkaan gas melon tersebut di Malang.
Dugaan Sementara
Nicke lantas memaparkan alasan terkait kelangkaan LPG 3 kg. Permintaan terhadap tabung gas subsidi memang sudah melampaui kuota. "Jadi kalau kita liat kuota yang ditetapkan sama dari tahun lalu, dengan tahun ini yang secara umum memang sudah 2 persen melebihi kuota. Tapi kita pastikan ketersediaan LPG 3 kg ini aman," ungkapnya.
Menurut dia, LPG 3 kg over kuota lantaran adanya libur panjang semisal periode Idul Adha 2023 beberapa waktu lalu. Sehingga terjadi peningkatan konsumsi gas melon di beberapa daerah.
"Sehingga tentu terjadi peningkatan di atas rata-rata harian, perlu kita recovery dari sisi penyediaannya supply-ya atau distribusinya. Bagaimana mempercepatnya? Kita kerja sama dengan pemda untuk identifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita lakukan operasi pasar biar efektif, ini yang kita lakukan," sebutnya.
Selanjutnya, Nicke menilai Pertamina perlu melihat seberapa efektif LPG 3 kg ini bisa tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima.
"Dasarnya ada 60 juta rumah tangga yang berhak dapat LPG subsidi dari total 88 juta rumah tangga. Artinya, sekitar 68 persen ya. Nah, hari ini kalau kita liat data berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG? Itu angkanya tinggi, 96 persen," terangnya.
"Jadi kita harus lihat apakah ada yang tidak tepat. Oleh karena itu Pertamina bekerja sama dengan Pemda dan juga APH (Aparat Penegak Hukum) untuk melakukan pengecekan, monitoring, untuk memastikan distribusi tepat sasaran," tutur Nicke.
Tindak Tegas Oknum
Sejalan dengan itu, Agus juga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan LPG 3kg. Apalagi, jika kedapatan ada oknum yang melakukan pengoplosan.
"Perlu juga ada penegakan hukum bagi sektor bisnis dan industri yang menyalahgunakan, atau bahkan pihak pihak tertentu yang melakukan oplos," ungkapnya.
"Jadi, pemerintah punya nyali tidak untuk menerapkan distribusi tertutup? Atau, memiliki dana cadangan untuk menambah pagu subsidi? Jangan dibiarkan masyarakat berjibaku hanya untuk mendapatkan gas elpiji 3kg," tutupnya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra mengungkapkan bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah terhambatnya jalur distribusi atau meningkatnya permintaan pasar dibandingkan dengan kemampuan distribusi.
"Perlu kita ketahui disparitas harga gas LPG 3 KG PSO dengan LPG Non-PSO begitu tinggi, sehingga berakibat adanya migrasi konsumen setiap tahunnya," kata Daymas, Selasa (1/8/2023).
Hal itu memicu tindakan penyelewengan, seperti adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengoplos isi gas LPG 3 Kg PSO ke gas LPG Non-PSO, yang justru akan semakin berdampak terhadap ketersediaan gas LPG 3Kg PSO di pasaran
"Pemerintah perlu mempercepat proses pencocokan data masyarakat yang memang layak menerima gas LPG 3 Kg, sehingga subsidi tersebut bisa lebih tepat saasaran dan gas LPG 3 Kg PSO tidak over kuota hingga akhir tahun," Daymas menyarankan.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan upaya-upaya lain untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 kg.
Upaya-upaya ini salah satunya mempercepat program Jargas, mengurangi kebergantungan gas LPG dan mendorong penggunaan kompor listrik/induksi dan kompor surya.
"Kita perlu belajar dari kesalahan saat konversi minyak tanah ke gas LPG 15 tahun lalu, kita tidak boleh hanya bergantung dari 1 sumber energi saja untuk kebutuhan rumah tangga, diperlukan adanya bauran energi," jelas Daymas.
(Dw-Sumberliputan6)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar