Kasus Korupsi Bansos Beras, Kakak Harry Tanoe Sudibjo Dipanggil KPK

Jakarta – Cakrawalaonline, Penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras yang menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo membuka temuan baru.
Kakak dari Hary Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, disebut mempunyai pengetahuan terhadap perkara tersebut. Bambang Rudijanto yang merupakan Komisaris PT Dosni Roha Logistik (PT DRL) dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu (6/12) kemarin, namun tidak hadir.

"Informasinya tadi kami coba cek yang bersangkutan memang belum hadir," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Banten, Rabu (6/12) petang.

"Apa yang jadi alasan kami akan konfirmasi ke teman-teman penyidik termasuk juga apakah akan dijadwalkan kembali pemanggilan terhadap saksi tersebut," sambungnya.

Ali enggan membeberkan keterkaitan Bambang Rudijanto dalam kasus ini. Ia menjelaskan materi penyidikan tidak bisa dibuka secara gamblang kepada publik karena merupakan bagian dari strategi penanganan perkara.

"Semua yang dipanggil saksi karena ada kebutuhan pendalaman lebih lanjut terhadap substansi perkara. Tapi, lagi-lagi bahwa kami tidak bisa menyampaikan materi perkara kepada publik karena teman-teman juga saya yakin tahu itu bagian dari strategi perkara kan, enggak boleh [diinformasikan detail]," terang Ali.

"Tapi, memang sekali lagi kami memanggil seseorang sebagai saksi karena memang sangat dibutuhkan keterangannya," tandasnya.

Konstruksi kasus
Pada bulan Februari 2023, KPK menyidiki kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos.

Terdapat enam orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan sedang menjalani proses hukum di tahap penyidikan.

Mereka ialah M. Kuncoro Wibowo, Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren, Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto.

Kemudian VP Operation PT BGR April Churniawan, Ketua Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani dan GM PT PTP Richard Cahyanto.

Kuncoro dkk disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Lembaga antirasuah sudah menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kronologi kasus tersebut.

Pada mulanya, Kemensos disebut memilih PT BGR sebagai distributor bansos beras dan berlanjut dengan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dengan nilai kontrak Rp326 miliar.

Dari pihak PT BGR, penandatanganan perjanjian diwakili oleh Kuncoro. Supaya realisasi distribusi bansos beras dapat segera dilakukan, April atas sepengetahuan Kuncoro dan Budi secara sepihak menunjuk PT PTP milik Richard tanpa didahului dengan proses seleksi untuk menggantikan PT DIB Persero yang belum memiliki dokumen legalitas jelas terkait pendirian perusahaannya.

Pengondisian sedemikian rupa diketahui oleh para tersangka. Ivo dan Roni juga ditunjuk menjadi penasihat PT PTP agar dapat meyakinkan PT BGR mengenai kemampuan dari PT PTP.

Menurut KPK, dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR dengan PT PTP tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas. Sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh Kuncoro ditambah dengan tanggal kontrak juga disepakati untuk dibuat mundur (backdate).

Atas ide Ivo, Roni dan Richard, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan distribusi bansos beras.

Pada September-Desember 2020, Roni menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR dan telah dibayarkan sejumlah sekitar Rp151 miliar yang dikirimkan ke rekening bank atas nama PT PTP.

Diduga terdapat rekayasa beberapa dokumen lelang dari PT PTP dengan kembali mencantumkan backdate. Pada periode Oktober 2020-Januari 2021, terdapat penarikan uang sebesar Rp125 miliar dari rekening PT PTP yang penggunaannya tidak terkait sama sekali dengan distribusi bansos beras.

Atas perbuatan para tersangka, diduga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp127,5 miliar.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi seperti mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara serta menggeledah sejumlah lokasi seperti rumah kediaman Kuncoro dan kantor para pihak terkait perkara. Cl – Sumber : CNN Indonesia