Dompu cakrawala online'_! PPDI, salah satu organisasi perangkat Desa se-kabupaten Dompu, Dengan adanya kesenjangan regulasi keuangan dan perhitungan gaji setiap desa yang bervariatif, selain itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, maka PPDI atas nama kades dan perangkatnya, menyampaikan aspirasi di Pemda Dompu, 26_2_24, lalu.
Pemerintah Kabupaten Dompu, merespon tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Dompu, yang meminta dialokasikan anggaran untuk pebayaran gaji 13 dan gaji 14 (THR). Tuntutan ini, didasari kerana perangkat desa, merupakan ASN yang berhak mendapat tunjuangan-tunjangan setara dengan ASN , walaupun aturan dan perundang-undangan yang berbeda dengan ASN pada umumnya.
Merespon tuntutan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, berjanji akan membahasnya. Tentunya, pemberihan gaji 13 dan THR itu, wajib merujuk pada aturan yang berlaku. Sekda tidak mau di jerat oleh persoalan hukum dikemudian hari tanggapnya , jika pemberihan gaji 13 dan THR itu, tidak di dasari dengan aturan dan UU yang berlaku.
Terkait dengan uangnya tersedia, namun kami tidak berani memberikan. Gatot Gunawan harus tahu dulu landasan hukumnya,” katanya, saat menemui masa aksi dari PPDI, yang menyampaikan aspirasinya Senin (26/2/2024), lalu.?
Selain meuntut gaji 13 dan THR, PPDI juga meminta, Pemerintah Kabupaten Dompu, mentransfer uang untuk oeprasional desa dari Dana Desa, diawal tahun, layaknya berlakunya APBD. Sebab, selama ini, pemerintah desa baru bisa menggunakan anggaran, pada akhir maret.
Pada kesempatan yang sama merujuk pada kesejahteraan dan tunjangan hari raya dan gaji ke 13, sejumlah perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa meminta realisasi THR dan haji 13, kepada Pemda Dompu , di antaranya Kades dan perangkat desa Banggo, Anamina, Desa Lanci Jaya , Nanga Tumpu, Suka Damai , Perangkat Desa Konte , Dorokobo, desa Soro barat Kecamatan Kempo.! (Zun).
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar