Dompu - Cakrawalaonline, Aliansi masyarakat Kampasi Meci menggugat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Desa beberapa waktu lalu , dalam konteksnya tidak puas dengan kinerja kades dan meminta jawaban dan penyataan kades terkait transparansi dan penggunaan dana Desa ( DD)dan alokasi dana Desa(ADD)sehingga
Pada hari itu Senin tanggal 20 Januari 2025 , melakukan unjuk rasa sambil merusak beberapa Fasilitas dan Menyegel Kantor Desa karena adanya dugaan Penyelewengan anggaran DD dan ADD yang di lakukan oleh Kepala Desa Kampasimeci sesalnya.
Warga menuntut delapan poin yang menjadi alasan para demonstrasi tersebut antara lain:
01. Pekerjaan lapangan Bola senilai Rp. 74.000.000 ( tujuh puluh empat juta).
02. Pekerjaan yang berlokasi di Dusun urip senilai Rp. 100.000. 000. ( Seratus juta Juta Rupiah). Diduga terindikasi Doble cos. Persoalan sudah dikerjakan oleh pemerintah Desa sebelumnya.
03. Pekerjaan jalan yang berlokasi di Dusun Urip Rp. 70.000.000. (Tujuh Puluh Juta) dengan pekerjaan tidak sesuai data spesifikasi dalam data APBDes.
04. Pekerjaan Jembatan Mini di Dusun Karang Punik, anggaran telah tersedia di alihkan oleh Kepala Desa untuk pengadaan sepeda motor tanpa di lakukan Musdes
05. Pekerjaan Pemagaran Kuburan Dengan Nominal RP. 50.0000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah). Diduga tidak ada penyelesaian dilakukan.
06. Pengadaan Mobil Ambulance telah menyalahi Prosedur dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat akibat nya pihak Kepala Desa banyak Alasan selalu di lontarkan berbagai macam alasan.
07. Terkait adanya bantuan beras, jatah beras yang memiliki nama yang berangkat ke luar negeri atau meninggal dan pindah tempat tinggal tidak di berikan kepada ahli waris.
08. Kepala Desa dan Ketua BPD di duga melakukan Konspirasi atas pengelolaan Keuangan Desa Kampasimeci.
Dengan adanya 8 poin yang menjadi tuntutan massa diatas Pada Sabtu 25 Januari 2025 Iwan Bendahara Kampasimeci angkat bicara;
"Untuk pekerjaan fisik di Desa Kampasimeci dimulai dari pembuatan lapangan bola yang dibahas dalam rapat musyawarah yang memang sedari awal di desain RAB agar bisa di pakai sama karangtaruna. Yang dimana pemanfaatan lapangan itu sudah di anggarkan sekitar Rp. 274 jt. Namun di saat RKB sudah kita tetapkan lalu kemudian kita melangkah kepada RKPBDesa untuk rancangan nya kita turun mengukur sehingga dengan luasan lapangan yang ingin di perbaiki dengan kemiringannya akan menelan anggaran Rp.274 jt. Pada saat kita melakukan penetapan di APBDes keuangan kita tidak mampu membiayai perbaikan lapangan itu dengan anggaran Rp. 274 jt." Ujarnya
Akan tetapi karena mengingat itu adalah program yang harus di selesaikan, maka oleh pak Kades akhirnya mengalihkan kebijakan seberapa pun anggaran yang ada yang penting lapangan mulai di kerjakan dengan cara bertahap di tahun 2024 dengan penyelesaian di tahun 2025. Setelah kita kerjakan kita lakukan penetapan APBDes akhirnya kemampuan luarnya itu hanya mampu Rp.74 jt.
mengingat ada juga pos-pos lain yang wajib dan harus kita biayai termasuk ketahanan pangan dengan teori minimal 20% tidak boleh kurang sementara kita dapat untuk anggaran DD transpor dari APBN hanya Rp.890 jt. Sedangkan, pada pekerjaan APBDes untuk 2024 itu ada pengadaan mobil ambulance senilai Rp. 284 jt, di tambah dengan penggunaan uang ketahanan pangan wajib 20% senilai Rp.184 jt .
Akhirnya ada beberapa usulan terkait dengan penetapan di RKP yang tidak bisa di biayai contohnya Jembatan Mini di Dusun Sukamaju dan ada beberapa usulan di enam Dusun itu yang tidak terkafer dalam APBDes 2024 itu semua berkaitan dengan kekurangan pembiayaan lapangan tapi dengan jumlah anggaran Rp 74 jt. Kita sudah mengerjakannya dengan maksimal berdasarkan hitungan desain RAB yang di berikan oleh Kades tekhnis Haerul Anam dan kami sebagai pelaksana kegiatan maupun pak Kades selaku pemangku kebijakan sudah bekerja berdasarkan RAB dan volume. Jelasnya
Jika Kita berbicara tentang hitungan hari alat ini bekerja dan lainnya cuma pada saat itu setelah kita pengerukan untuk relavasi kemiringan lapangan sangat jauh karena kita berupaya membalik lapangan itu kearah selatan dan utara mengingat jika lapangan masih dalam posisi timur ke barat maka pada saat lapangan itu digunakan sekitar jam 15:00/16:00 agak silau dengan matahari sehingga akurasi pemain tidak berimbang kemudian kita merubah arah lapangan dari barat ke timur jadi selatan ke utara.
Sambungnya" Untuk anggaran peningkatan jalan ekonomi sudah melalui musyawarah dan tahapan dari kajian RPJMDes naik menjadi RKP dan ini yang di maksud dengan program wajib kita berdasarkan keterangan dari Kemenkeu tentang ketahanan pangan wajib 20% jadi kita hitung dari Rp.890 jt, di kurang 20% sekita 184 jt akhirnya kita bisa mengerjakan sepanjang 700 M, di dua titik lokasi yang ada di Dusun Bangun Urip".
Muncullah pertanyaan 'Kenapa peningkatan jalan ekonomi harus di lakukan Dusun Bangun Urip '????
"Kita pili di Dusun Bangun Urip karena memang disanalah lokasi yang berdasarkan pengamatan dan usulan dari masyarakat sangat perioritas karena banyak di lalui oleh masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar Desa kita. Jadi, ini semua sudah melalui semua tahapan sampai di musyawarah terakhir penetapan BPBDes dan kita kerjakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang sudah di tetapkan." Terangnya
Kami tidak asal-asalan membuang-buang Anggaran terkait dengan pekerjaan jalan ekonomi kalau kita bilang jalan ekonomi untuk double kost yang menurut saya sangat tidak tepat mengingat jalan yang kita perbaiki itu kondisinya sangat parah dan itu bisa di lampirkan dengan bukti sebelum jalan itu di kerjakan. Kalau seandainya kita biarkan maka saya yakin jalan itu tidak akan bisa dilalui oleh masyarakat dan mau tidak mau kebijakan pak Kades kita arahkan ke Dusun Bangun Urip untuk peningkatan jalan ekonominya " Tuturnya
Lebih lanjut berikutnya Untuk perbaikan pagar kuburan dengan angka Rp.50 jt ,yang hanya mampu Kita kerjakan tiang dan pemasangan kawat yang juga merupakan usulan masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya dimana kuburan ini harus kita perhatikan bersama bahkan ada beberapa dari toko masyarakat kalau Pemerintah Desa tidak mampu membiayai kita mau diajak musyawarah dimana kita di suruh mengeluarkan iuran bagaimana supaya kuburan ini bisa di tertibkan agar ternak sapi maupun kambing tidak masuk lalu lalang, membawa najis bahkan merusak area kuburan yang di pandang perlu oleh pemimpin ulama dan toko masyarakat mengusulkan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penetapan dari RKP, RAPBDes sampai di tingkat APBDes dan semua kita sepakati bersama untuk di kerjakan walaupun belum cukup anggaran yang sekiranya dipandang kurang sempurna untuk pekerjaan ini, cara kerjanya step by step.
Dari pemdes ini merupakan pekerjaan awal minimal kita menyentuh dulu pekerjaannya nanti bisa kita kembangkan kembali atau menindaklanjuti kalau memang ini menjadi usulan perioritas dari masyarakat karena anggaran Rp.50 jt, itu sangat minim dengan pekerjaan yang telah kita kerjakan ini bisa saya katakan diatas pembiayaan tapi semua tetap kita kerjakan berdasarkan RAB, Desain, dan analisa yang sudah di tetapkan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Menurut saya anggaran itu sangat minim tapi pekerjaan lebih dari keuangan yang telah kita siapkan. Mengingat ini fasilitas umum ada beberapa tukang dan beberapa buru seakan-akan ikut gotong royong tanpa mengharapkan upah yang besar sesuai upah perhari orang kerja.
Kalau misalnya saya rincikan belanjaan mulai dari kerikil,semen, besi, kawat ikat, semua barang tokoh. Jadi, kalau kita kalkulasikan maka angka Rp.50 jt, di hitung dari pemotongan pajak dengan angka 16% yang kalau di rincikan maka pemotongan pajak 8 jt, sehingga uang yang tersisa 48 jt di tambah dengan desain RAB 3% + biaya pengawasan 4% itu sudah 2 jt artinya 10 jt sudah habis pakai. Jadi, uang yang dipakai untuk pengerjaan pemagaran kuburan hanya Rp.40 jt yang hasilnya kalau di lihat dari fisik lebih dari itu. Pungkasnya
Sekertaris Desa Juga turut buka suara tentang pengadaan mobil ambulance yang menjadi poin ke enam dari tuntutan massa;
"Untuk penyediaan mobil ambulance itu memang sudah di beli tapi belum ada biaya operasional makanya kita titipan sementara dirumah pak Kades kalau 2025 ini mau di anggarkan maka akan di pindahkan dan setiap rapat selalu dibahas dikasih tau anggaran 2024 ini belum ada nanti untuk 2025 baru ada anggarannya." Singkatnya(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar