Ada 10 Kementerian yang di pangkas anggaranya, mendekati 5 OPD dirampingkan

 

NTB - Cakrawalaonline, Sejumlah 30 organisasi perangkat Daerah sudah mendekati  5 OPD yang dilakukan perampingan, mengikuti regulasi ada 10 Kementerian yang di pangkas anggaranya oleh presiden , melalui kementerian keuangan Sri Mulyani dengan surat  nomor S.- 37/MK.02/2025. Selanjutnya Menteri keuangan Sri Mulyani mengumumkan melalui beberapa  media dan You tob  yang antra lain 10 Kementerian : 

_ Kementerian keuangan

_ Kementerian pendidikan dasar dan menengah

_ Kementerian agraria dan tata ruang, badan pertanahan Nasional

_ Kementerian PU

_ Kementerian pemuda dan olahraga.

_ Kementerian dalam negeri

_ Kementerian Agama

_ Kementerian kominfo dan digital

_ Kementerian Sosial

_ Kementerian PMK

Selain itu dasar inpres nomor 1 / Tahun 2025.

Adapun OPD yang relevan mendekati perampingan yaitu ; 

  Perpustakaan dan kearsipan dirampingkan dengan Dinasdikdasmwn 

  P3 A dirampingkan dengan BKKBN.

_ Dinas tenaga kerja dan transmigrasi di gabungkan dengan DPMPD.

_ Poldagri dirampingkan dengan pol PP.

  perampingan, 25 OPD sudah sesuai dengan nomenklatur kementerian .! 

 Dan  setidak tidaknya Kabid dan kasi dilinkudasi (hapus ) dalam rangka memperkecil anggaran , karena di mana Kabupaten Dompu relatif kecil pendapatan asli Daerah (PAD)hanya menunggu transfer pusat , itupun harus melalui negosiasi dan lobi kepada sejumlah kementerian.

   Politisi partai Gerindra Lambi mapase debhakti SH, saat ditanya wartawan bagi bagi pengalaman terkait reformasi  birokrasi diera pemerintahan baru 

" Nanti, " diawali linear nomenklatur dengan Kementerian,sehingga setiap  OPD, mudah berkoordinasi  tentang program dan penganggaranya, diera pemerintahan baru , diharapkan segera melakukan perampingan OPD, seperti perpustakaan dirampingkan dengan Dinas pendidikan dasar dan menengah. P3 A digabung dengan BKKBN, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi gabung dengan DPMPD, dibawa naungan kementerian PDT.

Nomen klatur dinas Dikpora di jadikan Dinas pendidikan  Dasar dan menengah dilakukan penghapusan Kabid PLS, yang melakukan pembengkakan anggaran negara didalamnya diduga PKBM Fiftif. 

  Tujuan perampingan agar tidak pembengkakan anggaran dan memperkecil ruang gerak korupsi.

Lambi mapase Debhakti SH, memberikan pandangan regulasi birokrasi dipemda NTB, maupun Pemda  Dompu harus seiring dengan kementerian agar mudah berkoordinasi sesuai pokok anggaran , karena ada tiga fungsi regulasi birokrasi dan tupoksinya :  menjemput anggaran, ketetapan alokasi anggaran efisiensi kerja disetiap OPD , rencana perampingan OPD sejak tahun 2021, sudah ada dibpeda ujar Lambemapase Debhakti SH, kemudian " Tokoh masyarakat yang tidak disebutkan namanya  "sudah masuk reformasi birokrasi jelasnya.!

Dalam kesempatan yang  sama , mantan kepala Bapeda bagi bagi pengalaman diera baru ini , menurutnya sejumlah 30 OPD, ada yang rampingkan ada yang di pisahkan ini, tahap rencana di 2021 tegasnya . Hampir sama pendapat dengan Lambimapase Debhakti , dengan Daesur akrabnya, mengharapkan pada pemerintahan baru dilakukan perampingan diantara ada yang dirampingkan ada yang pecah dua. Yang di pecah dua yakni dinas kebudayaan dan pariwisata, kebudayaan ada kementerian yang dipimpin oleh Fadli Zon, Dinas pariwisata masuk ke dinas perhubungan, pemberdayaan perempuan di gabung dengan BKKBN, Koperasi digabung dengan perindag, dinas ketahanan pangan dan dinas peternakan digabung dengan dinas pertanian, Bappeda gabung dengan BPKAD , Kominfo gabung dengan nakentras jelas tokoh penting tidak mau sebut namaya,11-2-25.  Sementara pemerintah pusat melalui kementerian menambah OPD, Antra lain kementerian kebudayaan yang dipimpin oleh Fadli Zon dan OPD riset dan teknologi.! ( Z).