Pemerintah telah menggulirkan kebijakan baru dengan memperkenalkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dompu, Cakrawala Online - Koperasi Desa Merah putih yang dicanangkan oleh Kementerian PDT, terjadi tumpang tindih dengan BUMDES,yang ada di Semua Desa. Wacana ini mengundang pro dan kontra, terutama dari kalangan pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama (Bumdesma). Banyak yang khawatir bahwa kehadiran KDMP akan mengancam eksistensi Bumdes yang selama ini sudah berjalan, dan berjuang keras membangun ekonomi desa. Namun, di sisi lain, ada pula yang melihat ini sebagai peluang baru bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, akan tetapi dipadtikan tumpang tindih, bahkan semua desa BUMDES bermasalah, apalagi unit pengelola keuangan di tingkat Kecamatan, sudah bubar sendirinya.
Merujuk pada Transformasi BUMDes dan Ketahanan Pangan
Sejak beberapa tahun terakhir, Bumdes menjadi pilar utama dalam pengelolaan ekonomi desa. Dengan penyertaan modal dari dana desa, berbagai unit usaha dikembangkan, mulai dari jasa penyewaan, pertanian, hingga industri kreatif. Keberadaan Bumdesmakin menguat tahun 2025 ini didorong dengan adanya kebijakan alokasi 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Dana ini diharapkan menjadi pendongkrak BUMDes untuk pengembangan usaha sektor pertanian, peternakan, dan distribusi pangan yang berbasis desa, tetapi sebagian desa banyak pengelolaan tidak transparansi, sehingga banyak warga yang melakukan protes, diantaranya warga Madaprama, Kecamatan Woja, warga Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa dll.
Beberapa pihak melihat bahwa kebijakan ini bisa menjadi yang terakhir bagi Bumdes. Pasalnya, dana ketahanan pangan ini kemungkinan besar tidak akan berlanjut di tahun berikutnya. Sebaliknya, dana besar akan terserap untuk KDMP, dengan dukungan langsung dari lembaga keuangan dan ada juga dari dana hibah . Artinya, koperasi desa yang baru dibentuk ini akan mendapatkan suntikan dana besar, sementara Bumdes harus berjuang sendiri tanpa adanya kejelasan dukungan dari pemerintah yang harus melakukan Sosialisasi.
Kades Anamina Kecamatan Manggelewa, Dadang Risanto menjelaskan dengan adanya koperasi jadi
Kebingungan di Lapangan
Dalam berbagai diskusi, banyak pelaku Bumdes merasa Cemas, dengan perubahan ini, dianggap tumpang tindih karena sebagian Bundes, sepertinya mati suri
Ada ketidaksiapan dalam memahami posisi Bumdes di tengah kebijakan baru ini tutur Dadang Risanto, mewakili teman teman kepala Desa. Bahkan, ada indikasi bahwa Kementerian Desa sendiri tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi program Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Desa disebut-sebut hanya menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini tanpa memperjuangkan keberlanjutan Bumdes yang sudah ada, padahal banyak uang BUMDES belum dikelola secara maksimal terbengkalai pengurusnya juga tandanya.!. Vr - Sumber :
(Zun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar